indotimes.id, JAKARTA – Ketua DPP Ganjar Pranowo menanggapi tudingan Aliansi BEM Bersatu terkait dugaan kedekatan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dengan sejumlah tokoh yang pernah terlibat dalam tim pemenangannya pada Pilpres 2024.
Menurut Ganjar, kritik terhadap pemerintah seharusnya dijawab dengan data dan argumentasi, bukan dengan pelabelan politik.
"Kritik harus dijawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Ganjar menilai upaya mengaitkan kritik publik dengan afiliasi politik tertentu berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang sedang dibahas. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," ujarnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut juga menekankan bahwa demokrasi menjamin hak masyarakat untuk berbeda pendapat tanpa harus kehilangan legitimasi kritik yang disampaikan.
"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," katanya.
Menurut Ganjar, validitas sebuah kritik seharusnya diukur dari fakta dan data yang disampaikan, bukan dari latar belakang atau kedekatan politik pihak yang menyuarakannya.
"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Yang berbahaya adalah ketika validitas kritik diukur berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelasnya.
Tudingan BEM Bersatu
Sebelumnya, perwakilan BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, dalam konferensi pers di Jakarta Timur menyoroti dugaan kedekatan Tiyo Ardianto dengan jaringan politik tertentu. Dugaan tersebut didasarkan pada informasi mengenai kendaraan yang digunakan Tiyo serta keterkaitan sejumlah tokoh yang pernah hadir dalam forum-forum diskusi yang sama.
BEM Bersatu menyatakan penelusuran tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga independensi gerakan mahasiswa dari pengaruh politik praktis. Organisasi itu menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan perebutan kekuasaan.
Dalam pernyataannya, BEM Bersatu menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni sterilisasi gerakan mahasiswa dari intervensi politik praktis, dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan perbaikan tata kelola, serta pengawalan proses pemberantasan korupsi secara objektif dan tanpa pandang bulu.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan langsung dari Tiyo Ardianto terkait tudingan yang disampaikan BEM Bersatu. Sementara itu, perdebatan mengenai independensi gerakan mahasiswa dan ruang kritik dalam demokrasi terus menjadi perhatian publik. (Red)
