indotimes.id, JAKARTA – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu menyoroti dugaan keterlibatan kepentingan politik dalam sejumlah gerakan mahasiswa yang berkembang belakangan ini. Mereka menilai independensi gerakan mahasiswa harus dijaga agar tetap menjadi representasi suara rakyat dan tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026).
Perwakilan BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengungkapkan pihaknya mencermati sejumlah indikasi yang dinilai menunjukkan adanya kedekatan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, dengan jaringan politik tertentu.
Menurut Rahmat, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kendaraan yang digunakan Tiyo yang disebut terdaftar atas nama seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan purnawirawan TNI.
“Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” kata Rahmat.
Selain itu, BEM Bersatu juga menyoroti rencana kehadiran Tiyo dalam sebuah forum diskusi kebangsaan yang menghadirkan sejumlah tokoh nasional seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa.
“Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” ujarnya.
Meski demikian, Rahmat menegaskan fokus utama BEM Bersatu adalah menjaga agar gerakan mahasiswa tidak kehilangan independensinya akibat pengaruh kepentingan politik praktis.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” tegasnya.
BEM Bersatu juga menolak narasi krisis yang dinilai tidak didukung data dan fakta secara menyeluruh karena berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih mendesak.
Dalam kesempatan tersebut, mereka menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan dan intervensi politik praktis, mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan perbaikan tata kelola, serta mendukung penegakan hukum terhadap korupsi secara objektif dan tanpa pandang bulu.
*Mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral yang kritis namun independen dalam mengawal kebijakan publik", tukasnya. (Red)
