indotimes.id, MAKASAR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berkualitas. Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kemenkeu, Adriyanto, menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global dan risiko perubahan iklim, APBD harus bertransformasi menjadi instrumen pembangunan yang berdampak nyata, bukan sekadar dokumen administratif.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp di Asrama Haji Makassar yang berlangsung pada 22-28 Februari 2026.
"APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegas Adriyanto, Senin (23/2/2026).
Selain itu, Adriyanto juga menyoroti perlunya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa poin strategis yang ditekankan meliputi:
Penyelarasan Dokumen: Menyelaraskan KUA-PPAS daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pusat.
Minimalisir Deviasi: Mengurangi jarak antara perencanaan dan realisasi anggaran agar fungsi alokasi dan stabilisasi fiskal tetap efektif.
Sinergi Kebijakan: Memastikan kebijakan fiskal daerah adaptif terhadap tantangan domestik tahun 2026.
Sementara, khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan, Kemenkeu menitikberatkan pada dua aspek utama:
Kemandirian Fiskal: Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah tidak terus bergantung pada Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Komposisi Belanja: Mengalihkan fokus anggaran dari belanja birokrasi ke sektor layanan publik produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kemenkeu juga memperingatkan pemerintah daerah agar menghindari penumpukan serapan anggaran di akhir tahun. Percepatan belanja modal sejak awal tahun dinilai krusial untuk memberikan daya ungkit maksimal terhadap perekonomian lokal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar