Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Perluas Akses Keadilan dan Kesadaran Hukum, BKD Sumsel Terima Kunjungan Praktisi Hukum

Selasa, November 17, 2026 | 01:06 WIB Last Updated 2026-11-16T18:06:07Z
Kepala BKD Sumsel, H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si., menerima kunjungan kerja Direktur Kantor Hukum Dr. Conie Pania Putri (CPP) dan Rekan di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).


indotimes.id, PALEMBANG – Upaya memperkuat pemahaman hukum, meningkatkan profesionalitas aparatur, serta memperluas akses keadilan menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan kalangan praktisi hukum.


Hal tersebut mengemuka saat Kepala BKD Sumsel, H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si., menerima kunjungan kerja Direktur Kantor Hukum Dr. Conie Pania Putri (CPP) dan Rekan di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).


Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Direktur Kantor Hukum CPP dan Rekan, M. Reza Fajri, S.Psi., serta Adv. Selamat Widadi, S.H., M.H.


Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan praktisi hukum, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).


Kepala BKD Sumsel, H. Ismail Fahmi, menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, sinergi antara instansi pemerintah dan praktisi hukum penting untuk membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, serta senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Ia menegaskan, penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam bidang manajemen kepegawaian, membutuhkan pemahaman regulasi yang kuat agar setiap kebijakan dan pelaksanaan tugas aparatur berjalan sesuai aturan.


"Penguatan pemahaman hukum merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, komunikasi serta pertukaran pandangan dengan kalangan praktisi hukum menjadi salah satu hal yang positif," ujarnya.


Menurut Ismail, komunikasi dan pertukaran pandangan dengan praktisi hukum diharapkan dapat memperkuat pemahaman aparatur terhadap aspek hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan.


Dengan demikian, lingkungan birokrasi dapat semakin menjunjung tinggi integritas, kedisiplinan, kepastian hukum, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Sementara itu, Direktur Kantor Hukum CPP dan Rekan, Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H., mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi, memperluas jaringan kemitraan, serta memperkuat kolaborasi antara praktisi hukum dan pemerintah daerah.


Menurutnya, peran praktisi hukum tidak sebatas menangani persoalan hukum, tetapi juga mencakup edukasi, konsultasi, pendampingan, serta upaya meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.


"Kami memandang bahwa sinergitas antara pemerintah daerah dan praktisi hukum sangat penting untuk terus dibangun. Melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik, diharapkan dapat tercipta hubungan kemitraan yang saling mendukung, khususnya dalam memberikan pemahaman hukum, mendorong kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap Conie.


Ia juga menegaskan bahwa Kantor Hukum CPP dan Rekan terbuka untuk membangun kemitraan profesional dengan berbagai unsur kelembagaan, baik pemerintah maupun masyarakat, sepanjang sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.


Conie menambahkan, peningkatan kesadaran hukum merupakan tanggung jawab bersama. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui langkah preventif seperti edukasi, sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan hukum.


Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajibannya, termasuk mekanisme untuk memperoleh perlindungan serta akses terhadap keadilan.


Senada dengan itu, Wakil Direktur Kantor Hukum CPP dan Rekan, M. Reza Fajri, S.Psi., menilai komunikasi lintas kelembagaan penting untuk membangun kepercayaan sekaligus membuka peluang kolaborasi yang berkelanjutan.


Ia berharap hubungan baik yang terjalin melalui kunjungan tersebut dapat menjadi awal kemitraan strategis yang memberikan manfaat positif, terutama dalam mendukung edukasi dan peningkatan literasi hukum serta memperluas akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat.


"Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap hubungan silaturahmi dan kemitraan antara BKD Provinsi Sumsel dengan Kantor Hukum CPP dan Rekan dapat terus terjalin dengan baik, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung pemerintahan yang profesional, berintegritas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik," tandasnya.


(Yanti/ril)

×
Berita Terbaru Update