indotimes.id, PALEMBANG – Penindakan terhadap 24.009 kanal YouTube yang terindikasi terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia oleh Google sepanjang Januari hingga September 2026 menjadi sorotan serius. Temuan tersebut dinilai harus menjadi momentum bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengevaluasi tanggung jawab negara dalam mengawasi ruang digital.
Sibawaihi, Eksekutif Bidang Siber Persaudaraan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumatera Selatan, mendesak Komdigi tidak bersikap pasif menyikapi temuan tersebut. Menurutnya, pengawasan ruang digital merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjaga kualitas demokrasi dan melindungi masyarakat dari manipulasi informasi.
“Komdigi jangan lepas tangan. Penindakan terhadap puluhan ribu kanal YouTube yang terindikasi terlibat operasi pengaruh terkoordinasi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terbuka mengenai bagaimana pengawasan ruang digital dijalankan dan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah praktik manipulasi opini publik,” tegas Sibawaihi.
Ia menilai, temuan Google yang menunjukkan mayoritas kanal tersebut menyebarkan narasi pro-pemerintah memunculkan pertanyaan serius mengenai ekosistem komunikasi politik di Indonesia.
Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah maupun kritik terhadap kebijakan negara merupakan hak setiap warga negara. Namun, persoalan menjadi berbeda ketika terdapat aktivitas terkoordinasi yang berpotensi membentuk persepsi publik secara tidak autentik.
“Demokrasi tidak boleh dibangun melalui rekayasa persepsi. Ruang digital harus menjadi tempat masyarakat menyampaikan gagasan, mengawasi kekuasaan, dan memperjuangkan kepentingannya. Bukan menjadi instrumen untuk memproduksi dukungan semu atau mendiskreditkan suara-suara kritis,” ujarnya.
Komdigi Harus Transparan dan Bertanggung Jawab
Lebih lanjut, Sibawaihi menegaskan bahwa Komdigi memiliki tanggung jawab untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap sehat, terbuka, dan demokratis.
Ia meminta Komdigi memberikan penjelasan kepada publik mengenai langkah pengawasan terhadap operasi pengaruh terkoordinasi, mekanisme koordinasi dengan platform digital, serta upaya pencegahan terhadap praktik manipulasi informasi yang dapat merugikan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan ruang digital tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan konten, tetapi juga harus memperhatikan pola penyebaran informasi yang terorganisasi dan berpotensi memanipulasi persepsi publik.
“Jangan sampai negara hanya sibuk mengatur konten masyarakat, sementara persoalan operasi pengaruh terkoordinasi yang berpotensi membentuk opini publik justru tidak mendapatkan penjelasan yang memadai. Komdigi harus transparan dan menunjukkan tanggung jawabnya kepada rakyat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar kewenangan pengawasan ruang digital tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi maupun membungkam kritik terhadap pemerintah.
“Kritik terhadap pemerintah bukan ancaman bagi negara. Justru kritik merupakan bagian penting dari kontrol demokratis agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Jangan sampai dalih menjaga ruang digital justru digunakan untuk mempersempit kebebasan masyarakat,” tambahnya.
Ruang Digital Harus Berpihak pada Kepentingan Rakyat
Sibawaihi menilai perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan semestinya dimanfaatkan untuk memperluas akses informasi, pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Karena itu, ia mengajak mahasiswa, generasi muda, dan masyarakat sipil memperkuat literasi digital serta membangun kesadaran kritis dalam menghadapi propaganda dan manipulasi informasi.
Menurutnya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui penindakan platform digital semata. Diperlukan pengawasan yang transparan, akuntabilitas kelembagaan, serta komitmen pemerintah dalam menjamin hak masyarakat memperoleh informasi yang berimbang.
“Ruang digital adalah bagian dari ruang publik demokrasi. Negara harus hadir untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan mengendalikan persepsi rakyat. Kami mendesak Komdigi menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan memastikan ruang digital tidak menjadi instrumen manipulasi kepentingan politik tertentu,” pungkasnya. (SB/Rls)
