Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Fenti Sukarti Adukan Enam Penyidik Polrestabes Palembang ke Propam Mabes Polri

Selasa, November 17, 2026 | 06:58 WIB Last Updated 2026-11-16T23:58:44Z

Fenti Sukarti Adukan Enam Penyidik Polrestabes Palembang ke Propam Mabes Polri didampingi kuasa hukumnya Sanusi SH.


indotimes.id, PALEMBANG – Fenti Sukarti mengadukan enam anggota penyidik Unit Pidana Khusus (Pidsus) Polrestabes Palembang ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat dirinya sebagai tersangka.


Pengaduan itu disampaikan melalui Kadivpropam Polri dengan nomor SPSP2/202610261073 tertanggal 26 Oktober 2026. Dalam laporannya, Fenti mempersoalkan sejumlah tindakan penyidik, mulai dari proses penyidikan yang dinilai tidak sesuai prosedur, penggunaan bukti cek atau giro yang dipertanyakan keabsahannya, hingga dugaan keberpihakan dan diskriminasi dalam pemeriksaan.


Perkara tersebut bermula dari laporan polisi Nomor LP/B/2821/IX/2025/SPKT/Polrestabes Palembang/Polda Sumsel tertanggal 15 September 2025.


Kuasa hukum Fenti Sukarti, Sanusi, SH, mengatakan pihaknya mendampingi kliennya untuk memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan informasi terkait perkara yang dinilai telah membentuk opini negatif di tengah masyarakat.


Menurut Sanusi, persoalan yang melibatkan kliennya lebih berkaitan dengan hubungan bisnis dan perdata, khususnya kerja sama serta piutang perusahaan, bukan tindak pidana penipuan maupun penggelapan.


"Ini bisnis murni dan persoalan utang-piutang. Kerja sama tersebut masih berjalan. Tidak ada penggelapan ataupun penipuan sebagaimana yang dituduhkan kepada klien kami," kata Sanusi saat mendampingi Fenti menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan.


Ia menyayangkan penanganan perkara tersebut karena menilai proses hukum yang berjalan telah berdampak terhadap kehidupan pribadi, keluarga, hingga kegiatan bisnis kliennya.


Sanusi juga mempertanyakan sejumlah dasar yang digunakan dalam penetapan tersangka terhadap Fenti. Salah satunya terkait akta kesepakatan antara Fenti dan pihak berinisial L yang menurutnya telah diperbarui melalui akta berikutnya.


Pihaknya mempertanyakan penggunaan akta kesepakatan sebelumnya sebagai barang bukti, sementara menurut mereka telah diterbitkan akta baru yang menggantikan atau membatalkan kesepakatan terdahulu.


Selain itu, kuasa hukum juga mempersoalkan penggunaan cek atau giro senilai Rp2 miliar dalam perkara tersebut. Sanusi mengklaim dokumen itu bukan diterbitkan atas inisiatif kliennya.


"Perjanjian itu sudah diperbarui dengan akta yang baru. Kemudian, ada cek atau giro senilai Rp2 miliar yang juga kami persoalkan. Karena itu, kami mempertanyakan dasar penggunaan dokumen-dokumen tersebut dalam proses penetapan tersangka," ujarnya.


Ia menjelaskan, kerja sama distribusi semen yang dijalankan Fenti mencakup sejumlah wilayah, di antaranya Pagar Alam, Empat Lawang, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).


Menurut Sanusi, kegiatan usaha tersebut benar-benar berjalan dan bukan pekerjaan fiktif sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.


Ia menduga penghentian kerja sama oleh pihak lain telah memicu persoalan bisnis yang kemudian berkembang menjadi laporan pidana.


Atas dasar itu, pihaknya menilai terdapat dugaan kriminalisasi terhadap kliennya. Namun, Sanusi menegaskan bahwa penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.


Sebagai langkah hukum, tim kuasa hukum berencana mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya proses penetapan tersangka terhadap Fenti. Selain itu, mereka juga menempuh mekanisme pengaduan Propam Polri terhadap enam penyidik yang menangani perkara tersebut.


Sanusi berharap pengaduan itu ditindaklanjuti secara objektif dan transparan. Ia meminta agar proses penegakan hukum berjalan profesional serta tetap menghormati hak-hak masyarakat yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum.


Sementara itu, Fenti Sukarti mengatakan dokumen-dokumen yang dipersoalkan dalam perkara tersebut, termasuk perjanjian dan cek atau giro, menurutnya justru berasal dari pihak berinisial L.


"Perjanjian itu dibuat oleh saudara L dan notarisnya juga ditunjuk oleh yang bersangkutan. Begitu juga cek atau giro, pihak L yang meminta. Jadi, tidak ada inisiatif dari saya," kata Fenti.


Fenti juga menduga terdapat kepentingan lain di balik persoalan hukum yang sedang dihadapinya, termasuk dugaan upaya penguasaan perusahaan yang dikelolanya.


Ia menegaskan telah mengadukan enam penyidik Unit Pidsus Polrestabes Palembang ke Propam Polri. Fenti juga mengaku sebelumnya telah membuat laporan terhadap pihak berinisial L, tetapi menurutnya penanganan laporan tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.


Fenti berharap pengaduan yang telah disampaikan mendapat perhatian dan ditindaklanjuti secara profesional. Ia meminta agar seluruh persoalan yang dihadapinya dapat diungkap berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.


(Yanti)

×
Berita Terbaru Update