indotimes.id, PALEMBANG — Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sumatera Selatan bersama Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dan B_Trust Advisory Group menggelar Seminar Penguatan Peran, Kapasitas, dan Kompetensi Anggota Parlemen Perempuan Periode 2024-2029 di Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan yang berlangsung di The Alts Hotel Palembang, Rabu (23/9/2026), tersebut diikuti anggota legislatif perempuan dari berbagai partai politik yang memiliki keterwakilan di parlemen Sumatera Selatan.
Seminar menjadi ruang bagi anggota parlemen perempuan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, serta representasi masyarakat.
Program Manager B_Trust Advisory Group, Moch Iqbal, mengatakan kegiatan serupa telah dilaksanakan di sejumlah provinsi di Indonesia. Untuk Sumatera Selatan, seminar penguatan kapasitas perempuan dalam politik tersebut telah dilaksanakan untuk ketiga kalinya melalui dukungan dan kerja sama dengan KPPI Sumsel.
"Program ini khusus untuk perempuan politik, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi agar mereka dapat lebih berperan dan memberikan manfaat bagi publik," ujar Iqbal.
Menurut Iqbal, pembahasan mengenai keterwakilan perempuan di parlemen tidak semestinya hanya berfokus pada target angka 30 persen. Menurutnya, kebijakan afirmasi tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas perempuan yang telah berada di parlemen.
"Kita jangan pernah terpaku pada angka 30 persen karena idealnya tidak pernah ada angka. Substansinya adalah bagaimana perempuan di parlemen lebih berdaya, lebih diakui, dan lebih berguna untuk publik," katanya.
Ia berharap anggota parlemen perempuan memiliki kapasitas yang memadai sehingga mampu menjalankan fungsi legislatif secara optimal, termasuk dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak.
Sementara itu, Sekretaris KPPI Provinsi Sumsel, Raudhatul Jannah, S.E., M.Si., mengatakan seminar tersebut merupakan hasil kolaborasi antara KAS, B_Trust Advisory Group, dan KPPI Sumsel.
Ia menjelaskan, KAS merupakan yayasan asal Jerman yang memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut, sedangkan B_Trust Advisory Group berperan dalam membantu pelaksanaan program.
"KPPI Sumsel sudah lama bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini. Namun, sekitar dua tahun terakhir kegiatan penguatan perempuan sempat vakum. Alhamdulillah tahun ini kembali terlaksana," ujarnya.
Raudhatul mengatakan kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut tidak hanya menjadi forum pembelajaran, tetapi juga menjadi ruang bagi anggota legislatif perempuan untuk bertukar pengalaman.
Peserta berasal dari berbagai partai politik sehingga diskusi yang berlangsung diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih beragam, terutama terkait politik, penyusunan anggaran, dan pembentukan peraturan daerah.
"Memang dalam dua hari ilmunya tidak akan cukup, tetapi yang penting mereka bisa mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungan sehari-hari dan berdiskusi dengan sesama perempuan lintas partai maupun lintas daerah," katanya.
Menurut Raudhatul, peningkatan kapasitas penting dilakukan karena tidak seluruh anggota legislatif perempuan memiliki latar belakang sebagai politisi.
Sebagian di antaranya sebelumnya berprofesi sebagai pengusaha, tenaga kesehatan, maupun bidang lainnya. Kondisi tersebut membuat penguatan pemahaman mengenai tugas dan fungsi legislatif menjadi penting.
"Anggota legislatif yang terpilih tidak semuanya berasal dari politisi. Ada yang sebelumnya pengusaha, bidan dan profesi lainnya. Karena itu mereka perlu menambah wawasan, termasuk bagaimana membuat penganggaran maupun peraturan daerah," ujarnya.
Wakil Ketua KPPI Sumsel, Aina Rumi Aziz, menambahkan bahwa KPPI merupakan wadah perempuan politik yang menghimpun perempuan dari berbagai partai politik.
"Visi dan tujuan kami adalah perkumpulan lintas partai dalam konteks perempuan. Pesertanya juga perempuan dari beberapa partai yang bersatu di KPPI," katanya.
Ketua KPPI Sumsel, Anita Noeringhati, tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut karena kesibukan. Kehadirannya kemudian diwakili oleh jajaran pengurus KPPI Sumsel.
Salah satu peserta, Hj. Zaitun, S.H., M.Kn., anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Partai Gerindra, menilai seminar tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan dan kapabilitas anggota legislatif perempuan.
"Seminar ini sangat bagus dan bermanfaat untuk kita. Kami baru pertama kali mengikuti kegiatan seperti ini. Sebelumnya pernah ikut dalam jumlah besar, tetapi kali ini khusus dan jumlahnya lebih kecil sehingga diskusinya lebih fokus," katanya.
Anggota DPRD Sumsel dari PDI Perjuangan, Romiana Hidayati, mengatakan kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anggota legislatif perempuan, terutama mereka yang baru memasuki dunia politik, untuk bertukar pengalaman.
"Alhamdulillah kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama anggota legislatif yang baru pertama menjabat dan baru masuk ke dunia politik," ujarnya.
Menurut Romiana, forum yang secara khusus mempertemukan perempuan membuat peserta lebih leluasa berdiskusi dan menyampaikan pengalaman.
"Sesama perempuan kita lebih tereksplor. Kita bisa berdiskusi dan mendapatkan masukan positif. Banyak hal yang menginspirasi dari kegiatan ini," katanya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Sumsel dari PDI Perjuangan, Susy Imelda Frederika. Ia berharap kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota legislatif perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.
"Ke depan harapannya legislatif semakin kuat kapasitas dan kompetensinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan," katanya.
Susy menilai perempuan memiliki perhatian terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan keluarga dan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas dinilai penting agar perempuan di parlemen memiliki bekal yang memadai dalam menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran.
"Tanpa ilmu yang kuat, kami akan menghadapi banyak masalah ke depan. Dengan kegiatan ini kami lebih yakin dalam mengambil keputusan dan memperjuangkan hak-hak perempuan," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumsel dari Partai Gerindra, Rica Novlianty, S.SIT., menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan di ruang publik, termasuk body shaming, hoaks, dan berbagai isu negatif di media.
Menurut Rica, anggota legislatif perempuan perlu memiliki wawasan dan kehati-hatian dalam menghadapi perkembangan informasi di ruang publik.
"Kegiatan ini luar biasa karena perempuan sering menjadi korban di media, baik body shaming, hoaks maupun isu-isu negatif," katanya.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong anggota legislatif perempuan semakin aktif memperjuangkan kepentingan perempuan sekaligus mengajak masyarakat, khususnya perempuan, berpartisipasi secara positif di ruang publik.
"Harapannya acara ini membuat kita lebih berwawasan, lebih berani, dan lebih percaya diri ke depannya untuk membawa aspirasi perempuan," ujar Rica.
(Yanti)
