Bupati Joncik Desak Perusahaan Sawit di Empat Lawang Segera Tuntaskan Plasma untuk Warga
 |
| Foto: Istimewa/ net. |
INDOTIMES.id, EMPAT LAWANG – Konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Empat Lawang kembali mencuat. Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, menegaskan pemerintah daerah mendorong penyelesaian persoalan plasma yang hingga kini belum juga terealisasi.
Dalam pernyataannya, Minggu (15/9/2025), Joncik mengungkapkan bahwa hak guna usaha (HGU) perusahaan sawit di wilayah tersebut memang sudah diterbitkan. Namun, hak masyarakat yang melekat di dalamnya belum sepenuhnya dipenuhi.
“Prinsipnya, kami sangat mendukung investor masuk ke Empat Lawang. Tapi jangan sampai hanya perusahaan yang diuntungkan, sementara masyarakat tidak merasakan manfaat,” tegas Joncik.
Ia menjelaskan, izin prinsip dua perusahaan sawit yakni PT ELAP dan PT KKST, keluar sejak 2008, bertepatan dengan awal terbentuknya Kabupaten Empat Lawang. Sejak saat itu, konflik dengan masyarakat sudah beberapa kali terjadi, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Pada masa kepemimpinan Bupati Budi Antoni, kedua perusahaan sempat dihentikan sementara.
Konflik terbaru disebut Joncik dipicu oleh ketidakjelasan program plasma. Saat menjabat, ia pernah mengeluarkan kebijakan pembagian plasma sebesar 28 persen, terdiri dari 25 persen untuk masyarakat dan 3 persen untuk pemerintah desa serta daerah.
“Saya sudah mempertanyakan langsung ke perusahaan. Mengapa sampai sekarang plasma tidak juga berjalan? Dulu izinnya atas nama konsorsium, sekarang sudah diambil alih pemilik pribadi. Bahkan di akhir masa jabatan pertama saya, saya sudah beri masukan, tapi tidak dijalankan,” ujarnya.
Joncik menegaskan bahwa penerbitan HGU tetap harus dilakukan agar ada kepastian hukum. Meski begitu, ia mengakui masih ada warga yang hanya menerima Rp50 ribu per bulan dari hasil plasma.
“Alhamdulillah, HGU sudah diterbitkan. Tapi perusahaan wajib memperbaiki manajemen dan memenuhi hak masyarakat,” katanya.
Menutup pernyataannya, Joncik meminta pihak perusahaan duduk bersama masyarakat untuk mencari solusi. Menurutnya, langkah ini penting agar konflik tidak terus berlarut dan menciptakan ketidakpastian di daerah.
