Ketua DPRD Lahat Bela Pembelian iPad Rp1,6 Miliar: Efisiensi, Bukan Pemborosan
 |
| Foto: Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi (istimewa) |
INDOTIMES.ID, Lahat – Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, memberikan klarifikasi terkait polemik pengadaan iPad senilai Rp1,6 miliar yang diperuntukkan bagi 40 anggota DPRD.
Ia menegaskan, pengadaan perangkat tersebut bukanlah pemborosan, melainkan bagian dari upaya mendukung transformasi digital dan efisiensi kerja legislatif.
Menurut Fitrizal, penggunaan iPad justru akan mengurangi ketergantungan terhadap dokumen cetak dan alat tulis kantor (ATK) yang selama ini menghabiskan anggaran cukup besar.
Seluruh bahan rapat, termasuk dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kini dapat diakses melalui format digital.
"Kalau dulu ribuan lembar kertas harus disiapkan untuk satu rapat, sekarang cukup satu file PDF di iPad," jelas Fitrizal dikutip Tribunsumsel, Senin (23/6/2025).
Pengadaan iPad dengan spesifikasi 1 TB lengkap dengan pencil dan keyboard tersebut disebut telah melalui mekanisme pembahasan bersama pihak eksekutif sejak 2024, sebelum diterbitkannya instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi anggaran.
"Ini sudah dibahas terbuka dan sesuai aturan. Bukan belanja tiba-tiba," ujar politisi Demokrat itu.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD Lahat telah menunjukkan komitmen efisiensi lewat pembatalan rehabilitasi gedung DPRD dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp500 juta.
Lebih jauh, Fitrizal menyebut penggunaan teknologi seperti iPad akan mendukung peningkatan kinerja legislatif dalam menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, terutama terhadap refocusing anggaran daerah sebesar Rp435 miliar yang dialihkan untuk program strategis seperti ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan makan bergizi gratis.
"Kami terbuka terhadap pengawasan publik, dan terus pastikan DPRD Lahat menjalankan fungsinya dengan maksimal," tegasnya.
Fitrizal juga mengapresiasi perhatian publik terhadap kinerja DPRD, dan berharap masyarakat melihat kebijakan ini dalam konteks reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih efisien dan modern. (A16)
